Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.KomponenUraian
1.Persyaratan                a. Mengisi Blangko Laporan Perubahan Akta Pencatatan Sipil;                      
b. Fotocopy salinan Penetapan Pengadilan (dilegalisir Instansi yang berwenang);          
c. Fotocopy Kartu Keluarga/KK d. Fotocopy KTP-el Pemohon;                   
e. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan).                
2.Sistem Mekanisme dan Prosedur1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;         
2. Petugas mengecek database kependudukan;
3. Petugas memproses pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil;              
4. Petugas membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;              
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang  telah diberi Catatan Pinggir dan Stempel serta menandatangani bukti penerimaan produk.                        
3.Jangka Waktu Pelayanan1 (satu) hari
4.Biaya/TarifTidak dipungut biaya (gratis)
5.Produk PelayananCatatan Pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil          
6.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan                        1. Kotak saran
2. Website: disdukcapil.bogorkab.go.id
3. Telepon :(021) 8758419
4. Faximile: (021) 8758419
5. Email: Disdukcapil@bogorkab.go.id
6. FormSurvei Indeks Kepuasan Masyarakat   Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Cek ditempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.Waktu Pelayanan  a. Senin – Jum’at : 08.00-15.30 WIB.
b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.KomponenUraian
1.Dasar Hukuma. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
c. Keputusan  Mahkamah Konstitusi Nomor:  18/PUU-XI/2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 30 April 2013;
d. Peraturan       Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
e. Peraturan       Presiden  Nomor  25  Tahun  2008  tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
f.  Keputusan  Presiden  Nomor  88  Tahun  2004  tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
g. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang  Formulir  dan  Buku  yang  digunakan  dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;                                                   
2.Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas            Komputer           : 1 unit
Printer                  : 1 unit
Jaringan               : 1 unit
AC                          : 1 unit
Genset                 : 1 unit
3.Kompetensi Pelaksana      a. Terampil mengoperasikan komputer dan  teknologi informasi;
b. Mampu bersikap sopan, ramah komunikatif dan informatif;
c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan
4.Pengawasan InternalBerjenjang dari Kepala Seksi Kelahiran/Kepala Seksi P2P3 dan Perceraian/Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dok serta Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil / Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Kepala Dinas
5.Jumlah Pelaksana3 (tiga) orang meliputi:
Petugas Pelayanan;
Petugas Verifikasi;
Operator Komputer;
6.Jaminan Pelayanan1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan  Apabila Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi Catatan Pinggir tentang Perubahan Status Kewarganegaraan sudah jadi namun belum  diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.Evaluasi Kinerja Pelaksana          1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanan program kegiatan dan pelayanan;
2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai  upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
%d bloggers like this: