Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.KomponenUraian
1.Persyaratan                a. Asli Surat Keterangan Kematian dari dokter/bidan/ penolong kelahiran/Desa;           
b. Fotocopy KK orang tua;                            
c. Fotocopy KTP-el orang tua;     
d. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atau Surat Nikah;
e. Fotocopy Paspor;                       
f. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap.                   
2.Sistem Mekanisme dan Prosedur1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;                                         
2. Petugas pelayanan memproses pencatatan lahir mati bagi WNA;                                          
3. Pemohon membayar denda apabila pelaporan lebih dari 30 hari kerja;                                    
4. Pemohon menerima Surat Keterangan Lahir Mati dan menandatangani tanda penerimaan produk.                      
3.Jangka Waktu Pelayanan1 (satu) hari
4.Biaya/Tarifa. Pelaporan s.d. 30 hari kerja tidak dikenakan biaya (gratis);                       
b. Pelaporan lebih dari 30 hari kerja dikenakan denda Rp.10.000,-                            
5.Produk PelayananSurat Keterangan Lahir Mati
6.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan                        1. Kotak saran
2. Website: disdukcapil.bogorkab.go.id
3. Telepon :(021) 8758419 4. Faximile: (021) 8758419
5. Email: Disdukcapil@bogorkab.go.id
6. FormSurvei Indeks Kepuasan Masyarakat   Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Cek ditempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.Waktu Pelayanan  a. Senin – Jum’at : 08.00-15.30 WIB.
b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.KomponenUraian
1.Dasar Hukuma. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
c. Keputusan  Mahkamah Konstitusi Nomor:  18/PUU-XI/2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 30 April 2013;
d. Peraturan       Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
e. Peraturan       Presiden  Nomor  25  Tahun  2008  tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
f.  Keputusan  Presiden  Nomor  88  Tahun  2004  tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
g. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang  Formulir  dan  Buku  yang  digunakan  dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;                                                   
2.Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas            Komputer           : 1 unit
Printer                  : 1 unit
Jaringan               : 1 unit
AC                          : 1 unit
Genset                 : 1 unit
3.Kompetensi Pelaksana      a. Terampil mengoperasikan komputer dan  teknologi informasi;
b. Mampu bersikap sopan, ramah komunikatif dan informatif;
c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan
4.Pengawasan InternalBerjenjang  dari  Kepala  Seksi  Kelahiran,  Kepala  Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
5.Jumlah Pelaksana3 (tiga) orang meliputi:
Petugas Pelayanan;
Petugas Verifikasi;
Operator Komputer;
6.Jaminan Pelayanan1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan  Apabila Surat Keterangan Lahir Mati sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.Evaluasi Kinerja Pelaksana          1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanan program kegiatan dan pelayanan;
2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai  upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
%d bloggers like this: