Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.KomponenUraian
1.Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan Akta Pembatalan Perkawinan;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan yang dilegalisir;
3. Kutipan Akta Perkawinan (Asli);
4. Surat Kuasa (jika dikuasakan);
5. Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa;
2.Sistem, Mekanisme dan1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang Prosedur lengkap dan benar;
2. Petugas melaksanakan pencatatan pembatalan perkawinan kemudian memproses penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
3. Pemohon membayar denda keterlambatan;
4. Pemohon menerima Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dan menandatangani bukti penerimaan produk.
3.Jangka Waktu Pelayanan1 (satu) hari
4.Biaya/Tarif1. Pelaporan s.d. 90 hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dikenakan biaya (gratis);
2. Pelaporan lebih dari 90 hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenakan denda Rp.10.000,-.
5.Produk PelayananSurat Keterangan Pembatalan Perkawinan
6.Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan,1. Kotak saran;
2. Website interaktif dikelola admin dengan alamat : disdukcapil.bogorkab.go.id;
3. Telepon : (021) 8758419;
 Faximile : (021) 8758419;
4. Email : disdukcapil@bogorkab.go.id;
5. Form survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
 Mekanisme  penanganan  pengaduan,  saran  dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:
1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.
7.Waktu Pelayanan1. Senin – Jum’at : 08.00-15.30 WIB.
2. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.KomponenUraian
1.Dasar hukuma. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
c. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XI/2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 30 April 2013;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
f. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Sarana Prasarana dan/atau FasilitasKomputer : 1 unit
Printer : 1 unit
Jaringan : 1 unit
AC : 1 unit
Genset : 1 unit
3.Kompetensi Pelaksanaa. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;
b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;
c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.Pengawasan InternalBerjenjang dari Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
5.Jumlah Pelaksana3 (tiga) orang di Dinas dan Pegawai Pencatat Perkawinan meliputi:
– Petugas Pelayanan;
– Petugas Verifikasi;
– Operator Komputer;
6.Jaminan Pelayanan1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.Jaminan Keamanan dan Keselamatan PelayananApabila Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.Evaluasi Kinerja Pelaksana1. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan;
2. Melalui  pelaksanaan  Survey  Indeks  Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
%d bloggers like this: