Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan(Service Delivery)

No.KomponenUraian
1.Persyaratana. Mengisi Blangko Laporan Kematian;
b. Asli Surat Keterangan Kematian dari Desa/ Kelurahan;
c. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atau Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan;
d. Asli KTP-el nama yang meninggal;
e. Asli Kartu Keluarga yang masih memuat nama yang meninggal dunia
f. Fotocopy KTP-el Pemohon, jika dikuasakan melampirkan fotocopy KTP-el Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa
g. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon/ Surat Pernyataan Ahli Waris;Apabila pelaporan dilakukan oleh kuasa (dikuasakan) cukup fotocopy Pemberi Kuasa;
h. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi;
j. Asli Surat Kuasa bermaterai cukup (bila ahli waris tidak bisa mengurus sendiri);
k. Surat Keterangan Beda Nama (bila perlu);
l. Surat Keterangan Tidak Mempunyai Ahli  Waris dari Pemerintah Desa/Kelurahan (bila tidak mempunyai ahli waris);
2.Sistem, Mekanisme dana. Pencatatan kematian s.d. 30 hari kerja:
Prosedur1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;
2. Petugas memproses pencatatan dalam  Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pemohon  menerima  Kutipan  Akta  Kematian  dan menandatangani bukti penerimaan produk.
b. Pencatatan kematian lebih dari 30 hari kerja:
1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;
2. Petugas memproses pencatatan dalam  Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pemohon membayar denda keterlambatan;
4. Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian dan menandatangani bukti penerimaan produk.
3.Jangka Waktu Pelayanan1 (satu) hari
4.Biaya/Tarif• Pelaporan s.d. 30 hari kerja tidak dikenakan biaya (gratis);
• Pelaporan lebih dari 30 hari kerja dikenakan  denda Rp. 10.000,-
5.Produk PelayananKutipan Akta Kematian
6.Penanganan, Pengaduan,1. Kotak saran
Saran dan Masukan2. Website  interaktif  dikelola  admin  dengan  alamat  : disdukcapil.bogorkab.go.id
3.Telepon:(021) 8758419
  Faximile:(021) 8758419
4. Email : disdukcapill@bogorkab.go.id
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya  melalui tahapan sebagai berikut :
1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindaklanjut dan Solusi permasalahan
7.Waktu Pelayanan1. Senin – Jum’at : 08.00-15.30 WIB.
2. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (Manufacturing)

No.KomponenUraian
1.Dasar hukuma. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006 tentang  Administrasi Kependudukan;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
c. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XI/2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 30 April 2013;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
f. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
h. Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2.Sarana Prasarana dan/atau FasilitasKomputer : 1 unit
Printer : 1 unit
Jaringan : 1 unit
AC : 1 unit
Genset : 1 unit
3.Kompetensi Pelaksanaa. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;
b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;
c.  Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.Pengawasan Internal Berjenjang  dari Kepala Seksi  Pelayanan Kelahiran dan Kematian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
5.Jumlah Pelaksana4 (empat) orang meliputi:
– Petugas Pelayanan;
– Petugas Verifikasi;
– Operator Komputer;
-Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Penerimaan.
6.Jaminan Pelayanan1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.Jaminan Keamanan dan Keselamatan PelayananApabila Kutipan Akta Kematian sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.Evaluasi Kinerja Pelaksana1. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;
2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
%d bloggers like this: