Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.KomponenUraian
1.Persyaratana. Mengisi blangko permohonan Akta Perkawinan;
b. Surat Keterangan untuk Nikah (N-1);
c. Surat Keterangan Asal Usul (N-2);
d. Surat Persetujuan Mempelai (N-3);
e. Surat Keterangan tentang orang tua (N-4); (Contoh blangko N-1 s.d. N-4 dapat diperoleh di Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat);
f. Surat Model I (dikeluarkan oleh P4, Gereja/Vihara/Pura, Pemimpin Aliran Kepercayaan);
i. Fotocopy KTP-el calon mempelai, orang tua dan 2 orang saksi
j. Fotocopy Kartu Keluarga
k. Fotocopy Akta Kelahiran
l. Surat Keterangan belum menikah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bagi salah satu mempelai luar Kab. Bogor);
m. Surat Ijin dari Komandan/Atasan bagi Anggota TNI/POLRI;
n. Bagi Janda/Duda melampirkan Akta Kematian/ Akta Perceraian;
o. Surat Nikah dari Gereja (testimonium matrimony), atau sebutan lainnya untuk surat nikah yang diterbitkan oleh Vihara/Pure/Aliran Kepercayaan;
p. Pas foto ukuran 4×6 cm berwarna duduk berdampingan sebanyak 3 (tiga) lembar;
q. Surat Keterangan Beda nama dari Desa/Kelurahan jika nama calon mempelai yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran tidak sama dengan di KK dan KTP-el;
r. Surat Kuasa Wali jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
2.Sistem, Mekanisme dan Prosedur1. Pemohon  menyerahkan  berkas  persyaratan  yang lengkap dan benar;
2. Petugas melaksanakan pencatatan perkawinan di Dinas/Gereja/Vihara/Pura kemudian memproses pencatatan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Pemohon membayar denda keterlambatan jika pelaporan lebih dari 60 hari kerja;
4. Pemohon menerima Kutipan Akta Perkawinan dan menandatangani bukti penerimaan produk;
3.Jangka Waktu Pelayanan1 (satu) hari s/d 30 hari
4.Biaya/Tarif1. Pelaporan s.d. 60 hari kerja tidak dikenakan biaya (gratis);
2. Pelaporan lebih dari 60 hari kerjadikenakan denda Rp. 10.000,-;
5.Produk PelayananKutipan Akta Perkawinan
6.Penanganan, Pengaduan,1. Kotak saran;
Saran dan Masukan2. Website interaktif dikelola admin dengan alamat: disdukcapil.bogorkab.go.id;
3. Telepon : (021) 8758419;
 Faximile : (021) 8758419;
4. Email :disdukcapil@bogorkab.go.id;
5. Form survei Indeks Kepuasan Masyarakat; Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut :
1. Cek ditempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.
7.Waktu Pelayanan1. Senin – Jum’at : 08.00-15.30 WIB. (di Dinas);
2. Sesuai Jadwal/Waktu yang ditentukan dari Gereja/ Vihara/Pura

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.KomponenUraian
1.Dasar hukuma. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
c. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XI/2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 30 April 2013;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
f.  Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang PengelolaanSistem Informasi Administrasi Kependudukan;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2.Sarana Prasarana dan/atau FasilitasKomputer : 1 unit
Printer : 1 unit
Jaringan: 1 unit
AC : 1 unit
Genset : 1 unit
3.Kompetensi Pelaksanaa. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;
b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;
c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4.Pengawasan InternalBerjenjang  dari  Kepala  Seksi  Perkawinan  dan Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
5.Jumlah Pelaksana3 (tiga) orang di Dinas dan Pegawai Pencatat Perkawinan meliputi:
– Petugas Pelayanan;
– Petugas Verifikasi;
– Operator Komputer;
6.Jaminan Pelayanan1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.Jaminan Keamanan danApabila Kutipan Akta Perkawinan sudah jadi namun Keselamatan Pelayanan belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8.Evaluasi Kinerja Pelaksana1. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program  kegiatan dan pelayanan;
2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
%d bloggers like this: