PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.KomponenUraian
1.Persyaratana. Penerbitan Kartu Keluarga Baru:
1. Izin tinggal tetap bagi orang Asing;          
2. Fotocopy/menunjukkan  Kutipan  Akta Nikah/Akta Perkawinan Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang bagi penduduk yang pindah;
3. Surat Keterangan Datang dari luar negeri;
4. Mengisi Formulir permohonan KK dari Desa/Kelurahan;             
5. Surat Kuasa (jika dikuasakan);    Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa.            

b. Perubahan  Kartu  Keluarga  karena  penambahan anggota  keluarga karena kelahiran:
1. Kartu Keluarga Lama;Kutipan Akta       Kelahiran/Surat Kelahiran;                          
2. Kutipan Akta Perkawinan/Surat Nikah Orang Tua;Mengisi  Formulir  permohonan  KK  dari  Desa/Kelurahan;                             
3. Surat Kuasa (jika dikuasakan);Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa;  

c.  Perubahan  Kartu  Keluarga  karena  penambahananggota keluarga untuk menumpang:
1. Kartu Keluarga lama;
2. Kartu Keluarga yang akan ditumpangi;
3. Surat  Keterangan  Pindah  Datang  bagi  penduduk yang pindah; Surat Keterangan Datang dari luar negeri karena pindah;                
4. Mengisi  Formulir  permohonan  KK  dari  Desa/Kelurahan;                             
5. Surat Kuasa (jika dikuasakan);Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa.  

d. Perubahan  Kartu  Keluarga karena penambahan anggota  keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang:            
1. Kartu Keluarga lama atau Kartu Keluarga yang akan ditumpangi;                            
2. Paspor;                                
3. Izin tinggal tetap;                            
4. Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  bagi  orang asing tinggal tetap;            
5. Mengisi  Formulir  permohonan  KK  dari  Desa/Kelurahan;                             
6. Surat Kuasa (jika dikuasakan);    Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa.            

e. Perubahan Kartu Keluarga karena pengurangan anggota keluarga:
1. Kartu Keluarga lama;Surat keterangan Kematian;
2. Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah;
3. Mengisi Formulir permohonan KK dari Desa/ Kelurahan;
4. Surat Kuasa (jika dikuasakan);Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa.  

f. Penerbitan  Kartu  Keluarga  karena  hilang  atau rusak:                                   
1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;Kartu Keluarga yang rusak;
2. Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah salah satu anggota keluarga;                            
3. Dokumen keimigrasian bagi orang asing;Mengisi Formulir permohonan KK dari Desa/Kelurahan;                             
4. Surat Kuasa (jika dikuasakan);Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa.
2.Sistem, Mekanisme dan Prosedur              1. Pemohon  menyerahkan  berkas  persyaratan  yang benar dan lengkap serta  menerima surat bukti pengambilan Kartu Keluarga (KK); 
2. Petugas memproses penerbitan Kartu Keluarga;          
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Kartu Keluarga (KK) dalam waktu 1 minggu;                     
4. Pemohon menerima Kartu Keluarga dan menandatangani bukti penerimaan produk.        
3.Jangka Waktu Pelayanan2 (dua) minggu
4.Biaya/TarifTidak dikenakan biaya (gratis)
5.Produk PelayananKartu Keluarga (KK)
6.Penanganan Aduan, Saran dan Masukan                      1. Kotak saran   
2. Website: disdukcapil.bogorkab.go.id
3. Telepon :(021) 8758419
4. Faximile: (021) 8758419
5. Email: Disdukcapil@bogorkab.go.id
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat   Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan
dengan tahapan sebagai berikut :
1. Cek di tempat              
2. Koordinasi internal    
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.Waktu Pelayanan  a. Senin – Jum’at              : 08.00-15.30 WIB.
b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.KomponenUraian
1.Dasar HukumUndang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;       
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
Keputusan Presiden Nomor  88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;               
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;                                                                               
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;                                                 
2.Sarana Prasarana dan/ atau FasilitasSarana Prasarana dan/atau Fasilitas berada di Dinas dan 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor:
Blangko Kartu Keluarga
Komputer           : 40 unit              
Printer                  : 40 unit              
Jaringan               : 41 unit              
AC                          : 40 unit              
Genset                 : 40 unit              
3.Kompetensi Pelaksana      a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; 
b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;
c. Disiplin dan taat waktu pelayanan;                     
4.Pengawasan Internal    Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas    
5.Jumlah Pelaksana1. Operator SIAK 40 orang di 40 Kecamatan;
2. Petugas di Dinas 2 orang;        
6.Jaminan Pelayanan1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.Jaminan Keamanan dan Keselamatan PelayananApabila Kartu Keluarga (KK) sudah jadi namun belum diambil,  akan  disimpan  terlebih  dahulu  dan  pemohon dihubungi melalui telepon                               
8.Evaluasi Kinerja PelaksanaRapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanan program kegiatan dan pelayanan;Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara  rutin  dan  berkelanjutan  sebagai  upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
%d bloggers like this: