Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.KomponenUraian
1.Persyaratan                a. Menunjukan ASLI dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi;
b. Fotocopy dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi. (Khusus untuk Legalisasi Akta Pencatatan Sipil mengumpulkan   fotocopy   KTP-el/KK   untuk   Akta Pencatatan Sipil yang dilegalisasi).                           
2.Sistem Mekanisme dan Prosedur1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;                                                         
2. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan;                                                               
3. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi dan menandatangani tanda penerimaan produk.      
3.Jangka Waktu Pelayanan1 (satu) hari
4.Biaya/TarifTidak dikenakan biaya (gratis)
5.Produk PelayananLegalisasi Dokumen Kependudukan
6.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan                        1. Kotak saran
2. Website: disdukcapil.bogorkab.go.id
3. Telepon :(021) 8758419
4. Faximile: (021) 8758419
5. Email: Disdukcapil@bogorkab.go.id
6. FormSurvei Indeks Kepuasan Masyarakat   Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Cek ditempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.Waktu Pelayanan  a. Senin – Jum’at : 08.00-15.30 WIB.
b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.KomponenUraian
1.Dasar Hukuma. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
c. Keputusan  Mahkamah Konstitusi Nomor:  18/PUU-XI/2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 30 April 2013;
d. Peraturan       Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
e. Peraturan       Presiden  Nomor  25  Tahun  2008  tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
f.  Keputusan  Presiden  Nomor  88  Tahun  2004  tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
g. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang  Formulir  dan  Buku  yang  digunakan  dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;                                                   
2.Sarana Prasarana dan/atau FasilitasAlat Tulis Kantor
3.Kompetensi Pelaksana      a. Terampil mengoperasikan komputer dan  teknologi informasi;
b. Mampu bersikap sopan, ramah komunikatif dan informatif;
c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan
4.Pengawasan InternalKepala Seksi Identitas Penduduk/Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk/ Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk/ Pemanfaatan Data dan Kepala Dinas       
5.Jumlah Pelaksana3 (tiga) orang meliputi: Petugas Pelayanan;Petugas Verifikasi;Operator Komputer;
6.Jaminan Pelayanan1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan  Apabila legalisasi dokumen kependudukan sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon;         
8.Evaluasi Kinerja Pelaksana          1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanan program kegiatan dan pelayanan;
2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai  upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
%d bloggers like this: